KAMPAR – Fraksi DPRD Kabupaten Kampar Partai Demokrat menyampaikan pandangan umumnya terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kampar Tahun Anggaran 2024 pada Rapat Paripurna, Rabu (09/04/2025).
Pada pandangan yang dibacakan Anggota DPRD Kampar Rizki Ananda itu, Fraksi Partai Demokrat memberikan beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Bupati Kampar Ahmad Yuzar dan Wakil Bupati Kampar Misharti.
Pertama, Fraksi Partai Demokrat meminta Pemerintah Kabupaten Kampar agar memetakan pemerataan pembangunan yang menjadi pekerjaan rumah.
“Fraksi Demokrat menyoroti belum meratanya pembangunan infrastruktur antar kecamatan, terutama di wilayah terpencil dan perbatasan. Akses jalan yang rusak dan jembatan yang kurng memadai menjadi keluhan utama masyarakat,” ucapnya.
Kedua, serapan anggaran belum maksimal. Tingkat serapan APBD talsun 2024 masih belum optimal. Kami mendorong pemerintah untuk lebih fokus dalam perencanaan dan pelaksanaan program agar anggaran dapat berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
Ketiga, kemiskinan masih jadi luka sosial. Meski berbagai program bantuan telah digutirkan, angka kemiskinan di beberapa kecamatan masih tinggi. Perlu langkah inovatif dan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.
Keempat, pengangguran butuh solusi nyata, bukan janji semata. Tingkat pengangguran terbuka terutama di kalangan generasi muda harus dijawab dengan perluasan kesempatan kerja dan pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan pasar.
Kelima, pendidikan perlu didorong lebih merata dan berkualitas. Kami mencatat masih ada kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah. Fraksı Demokrat mendorong peningkatan fasilitas dan tenaga pengajar di sekolah-sekolah terpencil.
Keenam, layanan kesehatan belum menjangkau semua. Distribusi tenaga kesehatan dan fasilitas layanan dasar masih belum merata. Kami minta agar Puskesmas dan Posyandu ditingkatkan, terutama di daerah yang sulit dijangkau.
Ketujuh, reformasi birokrasi harus nyata, bukan sekadar wacana. Kinerja ASN harus diarahkan pada pelayanan publik yang efisien dan bebas dari praktik birokrasi berbelit. Penempatan jabatan juga harus sesuai kompetensi.
Kedelapan, pertanian dan perkebunan masih jadi tulang punggung harus diperkuat. Fraksi Demokrat menilai bahwa sektor pertanian dan perkebunan belum diberi perhatian maksimal. Akses pupuk, alat pertanian, serta pasar hasil tani perlu ditingkatkan.
Kesembilan, digitalisasi pelayanan publik masih lambat, harus dipercepat. Transformasi digital dalam pelayanan publik harus menjadi prioritas, bukan sekadar proyek. Aplikasi layanan yang mudah dan aksesithel harus jadi wajah baru pemerintahan.
Kesepuluh, pariwisata perlu dikelola secara kreatif dan berkelanjutan. Potensi wisata alam dan budaya Kampar sangat besar. Namun, pengelolaannya masih konvensional. Kami dorong konsep wisata berbasis komunitas. agrowisata, dan ekowisata.
Kesebelas, pengelolaan lingkungan butuh keseriusan. Masalah pencemaran sungai dan pengelolaan sampah harus jadi perhatian serius. Pemerintah daerah harus menunjukkan komitmen terhadap pembangunan berwawasan lingkungan.
Keduabelas, efisiensi anggaran: hemat bukan berarti lambat. Fraksi Demokrat menilai efisienst anggaran bukan hanya soul menghemat belanja, tapi bagaimana setiap rupiah APBD digunakan secara cerdas, tepat sasaran, dan berdampak langsung ke masyarakat. Kami mengajak pemerintah daerah untuk meninggalkan belanja seremonial yang tidak mendesak, dan lebih fokus pada program-program yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat.
Ketigabelas, UMKM harus didampingi. Bukan dibiarkan bertahan Sendiri. UMKM merupakan tulang punggung ekonomi lokal Perlu ada insentif, pelatihan, dan akses permodalan yang lebih mudah untuk mendorong keberlanjutan usaha kecil.(Advertorial)
