KAMPAR – DPRD Kabupaten Kampar melaksanakan Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kampar Tahun 2024 di Gedung Paripurna DPRD Kampar di Bangkinang, Rabu (09/04/2025).
Dalam pandangannya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang disampaikan Anggota DPRD Kampar Jihad Aqsha menyampaikan enam catatan penting menjadi Pekerjaan Rumah (PR) Bupati Kampar Ahmad Yuzar dan Wakil Bupati Kampar Misharti.
Pertama sebut pria yang akrab disapa Dedek itu, bidang pendidikan dan kesehatan. Sektor pendidikan dan kesehatan merupakan dua pilar strategis dalam pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing, adaptif, dan inklusif, sehingga perlu dikelola dengan pendekatan kebijakan yang berbasis data, berorientasi pada keadilan sosial, dan berlandaskan prinsip good governance.
“Diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat mutu pedagogik, revitalisasi kurikulum yang kontekstual, penguatan literasi digital, serta peningkatan kesejahteraan dan distribusi tenaga pendidik secara proporsional,” ujarnya.
Sementara dalam sektor kesehatan, Fraksi PKB menekankan pentingnya penguatan sistem pelayanan kesehatan primer melalui optimalisasi peran puskesmas, peningkatan kualitas tenaga medis, perluasan cakupan jaminan kesehatan, serta implementasi program promotif dan preventif yang berbasis komunitas guna menekan angka kesakitan, kematian ibu dan anak, serta stunting.
Oleh karena itu, Fraksi PKB berharap agar Pemerintah Kabupaten Kampar menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama alam perencanaan pembangunan ditahun berikutnya dengan pendekatan intersektoral, artisipatif, dan berkelanjutan demi terwujudnya masyarakat Kampar yang sehat, cerdas, dan berdaya.
Kedua, program beasiswa pendidikan. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memandang bahwa keberadaan program beasiswa bagi mahasiswa kampar merupakan instrumen strategis dalam menciptakan akses yang adil dan merata terhadap pendidikan tinggi, terutama bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu yang memiliki potensi akademik unggul.
Fraksi PKB mencatat bahwa sejak tahun 2016 hingga 2024, sudah tidak adanya program beasiswa bagi mahasiswa kampar, yang secara substantif mencerminkan adanya kekosongan kebijakan afirmatif dalam rangka mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal secara berkelanjutan. Ketiadaan program ini tidak hanya berimplikasi pada tertundanya mobilitas sosial vertikal generasi muda, tetapi juga berdampak terhadap melemahnya daya saing daerah dalam konteks pembangunan berbasis pengetahuan.
Oleh karena itu, Fraksi PKB mendorong agar Pemerintah Kabupaten Kampar pada tahun berikutnya dapat memberikan dan mengalokasikan anggaran khusus untuk program beasiswa bagi mahasiswa kampar, baik dalam bentuk beasiswa prestasi, beasiswa kurang mampu, maupun beasiswa bidang studi strategis, sebagai bagian dari komitmen nyata dalam mengangkat kualitas SDM daerah dan menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif, progresif, dan berkeadilan sosial.
Ketiga, infrastruktur dan pembangunan. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengapresiasi capaian pembangunan Infrastruktur jalan dan jembatan di tahun 2024, namun kami berharap agar pada tahun berikutnya Pemerintah Daerah lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang merata dan berorientasi pada kebutuhan peningkatan ekonomi masyarakat masyarakat.
Fraksi PKB menilai bahwa masih banyak jalan desa, jembatan penghubung, dan fasilitas umum lainnya yang perlu segera di perbaiki maupun dibangun baru, terutama diwilayah-wilayah yang selama ini belum tersentuh pembangunan secara maksimal. Kami berharap program pembangunan tahun 2025 dapat direncanakan secara matang, dilaksanakan secara transparan, serta melibatkan partisipasi masyarakat setempat guna memastikan hasil pembanguan benar-benar berdampak pada peningkatan akses, konektivitas, dan kesejahteraan masyarakat kabupaten kampar secara keseluruhan.
Keempat, bidang pemerintahan dan reformasi birokrasi. Fraksi PKB memandang bahwa bidang pemerintahan dan reformasi birokrasi merupakan sektor fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
Fraksi PKB mencermati bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Kampar masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain belum optimalnya implementasi sistem merit dalam manajemen ASN, masih tingginya praktik birokrasi yang bersifat prosedural dan belum adaptif terhadap inovasi, serta rendahnya integrasi pelayanan publik berbasis digital.
Selain itu, koordinasi lintas perangkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan juga perlu ditingkatkan agar lebih sinergis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Oleh karena itu, Fraksi PKB mendorong Pemerintah Kabupaten Kampar untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi secara menyeluruh, termasuk melalui digitalisasi layanan publik, penguatan kapasitas aparatur sipil negara, evaluasi kinerja berbasis output dan outcome, serta pemberdayaan unit kerja yang berbasis pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
Fraksi PKB juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik sebagai bagian dari penguatan demokrasi lokal dan tata kelola pemerintahan yang inklusif.
Kelima, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyikapi terhadap adanya tunda bayar sebesar Rp 63 milyar dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024, ini merupakan persoalan yang harus segera diselesaikan, hal ini juga berdampak kepada rekan-rekan dan juga berdampak kepada ekonomi masyarakat, maupun mengganggu stabilitas pelaksanaan program strategis daerah yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.
Fraksi PKB menilai bahwa kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut dan harus segera disikapi secara sistematis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, Fraksi PKB berharap agar Pemerintah Kabupaten Kampar harus mencarikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tunda bayar yg terjadi pada saat ini dan juga Pemerintah Daerah harus menyusun langkah strategis untuk mencegah terulangnya kondisi serupa di tahun anggaran berikutnya.
Keenam, Fraksi PKB memandang bahwa kondisi fiskal nasional sebagaimana tercermin dalam proyeksi APBN Tahun 2025 yang menekankan efisiensi belanja dan optimalisasi pendapatan, harus disikapi secara adaptif oleh Pemerintah Kabupaten Kampar, khususnya dalam konteks penguatan kemandirian fiskal daerah.
Dalam kerangka tersebut, Fraksi PKB menekankan pentingnya peran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk melakukan inovasi dan intensifikasi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan.
Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pusat tidak dapat terus dipertahankan, terlebih di tengah dinamika fiskal nasional yang semakin kompetitif dan selektif.
Oleh karena itu, Fraksi PKB mendorong agar Bapenda tidak hanya fokus pada peningkatan kuantitas penerimaan, tetapi juga melakukan reformasi tata kelola pajak dan retribusi daerah dengan prinsip transparansi, efisiensi, dan berbasis teknologi digital.
Selain itu, perluasan basis pajak, penertiban potensi-potensi PAD yang belum tergarap secara maksimal, serta penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dan pelibatan masyarakat dalam edukasi pajak daerah menjadi hal yang sangat penting untuk ditindaklanjuti.
Fraksi PKB berharap, dengan kinerja Bapenda yang progresif dan berbasis data, Kabupaten Kampar dapat membangun fondasi fiskal yang kuat guna membiayai program-program prioritas pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan pada tahun-tahun mendatang.(Advertorial)
